Jakarta– Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas langkah cepat dan strategis yang telah diambil dalam waktu singkat sejak dilantik. Hal ini ia sampaikan dalam pidato di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (15/8/2025). Presiden Prabowo hadir dalam sidang tersebut.
“Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami DPR, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Presiden Prabowo Subianto, yang dalam waktu singkat telah menyelesaikan atau merespons cepat sejumlah persoalan strategis dan menyentuh langsung kepentingan rakyat,” kata Puan.
Adapun langkah Prabowo yang dipuji Puan di antaranya pencabutan izin tambang di kawasan Geopark Raja Ampat, penyelesaian sengketa tapal batas pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, kebijakan pembelian gabah petani dengan harga yang layak, dan berbagai kebijakan lain yang dijalankan melalui program Asta Cita.
Menurut Puan, langkah-langkah ini mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat. Meski demikian, Ia menegaskan pentingnya perencanaan yang matang agar kebijakan tersebut tidak hanya menjadi respons cepat, tetapi juga bagian dari kinerja reguler pemerintah.
“Respons cepat ini patut diapresiasi karena mencerminkan keberpihakan pemerintah pada kepentingan rakyat. Namun, akan lebih baik jika langkah-langkah tersebut merupakan hasil dari perencanaan matang dan cermat, sehingga menjadi bagian dari kinerja reguler pemerintah,” tutur Puan.
Selain itu, ia juga menambahkan, rakyat mendambakan agar persoalan lain yang berada di luar jangkauan mereka dapat diselesaikan oleh pemerintah. Puan berharap permasalahan lainnya dapat diselesaikan dengan semangat yang sama yakni cepat dan berpihak.
“Ke depan, rakyat tentu mendambakan agar masalah-masalah lain yang berada di luar kemampuan mereka dapat diselesaikan pemerintah dengan cepat. Tugas kita bukan hanya membicarakan harapan rakyat, tetapi juga mewujudkannya,” kata Puan.
Ketua DPP PDI Perjuangan itu pun mengingatkan kekuasaan harus digunakan untuk melayani rakyat, bukan untuk menakut-nakuti atau mengabaikan mereka.
“Pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya harus senantiasa mawas diri, sebab kekuasaan sejatinya adalah untuk melayani, membantu, dan memberdayakan rakyat,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan